Rabu, 09 Desember 2020

Cegah Penyebaran Covid-19, Pilkada Serentak 2020 Terapkan Prokes

Cegah Penyebaran Covid-19, Pilkada Serentak 2020 Terapkan Prokes

Proses pemungutan suara di TPS 07 Timuran (Dok.Gede)

Lpmvisi.com, Solo – Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pilkada yang jatuh pada Rabu (9/12/2020) ini dilaksanakan bertepatan dengan pandemi Covid-19. Meskipun demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melaksanakan Pilkada dengan mengedepankan Protokol Kesehatan (Prokes).

Pilkada serentak tahun ini digelar di beberapa daerah salah satunya Kota Surakarta. Dalam gelaran Pilkada ini, VISI berkesempatan untuk mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Kelurahan Timuran, Kota Surakarta. Dalam pantauan VISI prokes telah diterapkan cukup ketat. Meskipun demikian, warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap

Pemilih yang hendak menggunakan hak suaranya, harus mencuci tangan di pintu  masuk halaman TPS. Selanjutnya, pemilih akan diarahkan untuk mengantri sebelum memasuki ruangan pemungutan suara. Jumlah kursi tunggu di dalam ruangan juga dibatasi sebanyak enam buah kursi yang juga diberlakukan pemisahan jarak. Dalam pantauan VISI, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik yang harus digunakan sebelum mengambil surat suara.

Pemilih kemudian dipanggil satu persatu untuk menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Setelah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, pemilih diarahkan ke meja tinta untuk ditetesi tinta sebagai tanda telah menggunakan hak suaranya.

Sebelumnya gelaran pilkada sempat menimbulkan pro kontra terkait pelaksanaannya yang digelar saat masa pandemi. Sebagian menilai Pilkada dapat menjadi hotspot penyebaran Covid-19. Sebagian lagi menilai Pilkada harus tetap dilaksanakan sebagai wadah demokrasi bangsa. Pilkada yang digelar di Kota Surakarta akan memilih calon Walikota Surakarta untuk periode 2020 – 2025. Gelaran Pilkada tahun ini mempertemukan pasangan Gibran-Teguh dengan Bagyo-Suparjo. Gede

Kamis, 29 Oktober 2020

Peringati Sumpah Pemuda, Aliansi Mahasiswa Gelar Aksi

Peringati Sumpah Pemuda, Aliansi Mahasiswa Gelar Aksi

Salah seorang perwakilan aliansi mahasiswa sedang melakukan orasi. (Dok.Bintang)

Lpmvisi.com, Solo - Aliansi Mahasiswa dan Warga Berdaya Kota Surakarta menggelar Aksi Solidaritas Perjuangan Rakyat Tertindas. Aksi tersebut dilaksanakan di Ngarsopuro pada Rabu (28/10/2020).

Aksi yang bertepatan pada peringatan hari Sumpah Pemuda ini membawa lima tuntutan, yaitu cabut Undang-Undang Cipta Kerja; buka demokrasi seluas-luasnya dan segera usut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM; segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Masyarakat Adat; segera masukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) prolegnas prioritas tahun 2021; mengecam keras tindakan represif dan kriminalisasi aktivis oleh aparat dan pemerintah, serta segera bebaskan Faqih, Calvin, dan Hasan.

Massa yang awalnya berkumpul di depan gedung Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) pukul 15.26 WIB, kemudian bergerak menuju Ngarsopuro yang menjadi lokasi utama aksi. Beberapa organisasi yang tergabung dalam aliansi di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di Surakarta. “Sesuai dengan rapat teknis lapangan terakhir, ada 350 massa dari berbagai elemen yang mengikuti aksi,” ujar Kliwon, humas aksi saat ditemui VISI.

Kepala Bagian Operasi Polresta Surakarta, Kompol Ketut Sukarda, menjelaskan setidaknya ada 150 personil yang dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. “Bukannya kita berlebihan, tapi kita nggak mau kegiatan mereka (mahasiswa -red) ditunggangi,” ungkap Sukarda saat ditemui VISI.

Aksi diisi dengan pembacaan puisi dan orasi dari perwakilan masing-masing elemen. Pukul 17.27 massa aksi mulai membubarkan diri dengan damai. (Bintang, Riska)

Minggu, 11 Oktober 2020

Cegah Radikalisme Melalui Diskusi Lintas Agama

Cegah Radikalisme Melalui Diskusi Lintas Agama

Salah satu materi yang dipaparkan dalam webinar. (Dok.Ulfa)

Lpmvisi.com, Solo - Lembaga Kegiatan Islam (LKI), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan Diskusi Lintas Agama pada Sabtu (10/10/2020). Acara ini merupakan hasil kolaborasi LKI dengan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) dan Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) FISIP UNS. 

Tema yang diangkat dalam diskusi kali ini adalah, "Bendung Radikalisme, Sinergi Pemeluk Agama Wujudkan Bhinneka Tunggal Ika". Alasan pemilihan tema tersebut dikarenakan radikalisme telah menjadi isu nasional yang berkembang, sehingga berpotensi menjadi sebuah ancaman. Diskusi ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom, dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu, Dosen Psikologi Fakultas Kedokteran UNS, Soleman Kawangmani; Dosen Sosiologi FISIP UNS, Theofilus Apolinaris Suryadinata; dan Koordinator Lingakr Studi Peradaban Islam dan Indonesia, Rosnendya Yudha Wiguna.

Substansi kajian yang disampaikan oleh ketiga narasumber yaitu, menyetujui untuk menguatkan sinergi pemeluk agama dan membendung radikalisme. Soleman menyatakan bahwa radikalisme tidak memiliki tempat dalam agama sehingga secara kreatif harus menyebarkan narasi kebaikan. Hal senada juga disampaikan oleh Theofilus yang memandang isu radikalisme dari perspektif filosofis dan sosiologi. Sedangkan Rosnendya memandang isu radikalisme dari kacamata sejarah dan tradisi ilmu untuk tetap mengedepankan intelektual dan menghindari propaganda.

Acara yang dihadiri oleh 107 peserta ini, terdiri dari mahasiswa, akademisi FISIP dan umum. Lutfi, selaku ketua panitia menjelaskan, diskusi ini dapat memberikan wadah bagi mahasiswa agar mereka tidak terpecah belah antar umat beragama. Sehingga, hubungan antar mahasiswa pun juga semakin erat dan saling toleransi dalam menanggapi persoalan keagamaan. Ia melihat kemajemukan yang ada di Indonesia dapat mengakibatkan pergesekan. Apabila tidak segera diatasi, maka dapat mengakibatkan munculnya paham radikalisme.

“Sebagai mahasiswa tentunya memiliki banyak latar belakang agama, nah kita harus menjaga kebhinekaan ini. Sangat penting karena merupakan kunci persatuan dan kesatuan.” ujar Lutfi saat dihubungi VISI.

Diskusi ini diharapkan dapat mengembangkan sikap inklusif dalam memerangi segala bentuk radikalisme dan intoleransi khususnya di lingkungan kampus berdasarkan nilai-nilai pancasila. “Mahasiswa juga dapat memberikan pemahaman peran agama dari masing-masing agama itu, dalam menanggapi paham radikalisme seperti apa.” Sambung Lutfi.

            Hal senada juga diungkapkan oleh Saniya, mahasiswa Sekolah Vokasi UNS. Ia menyatakan bahwa diskusi ini dapat membangun komunikasi dan saling memahami. Ia menilai bahwa dengan diskusi ini, orang-orang dapat mengetahui bagaimana cara berpikir dari masing-masing umat beragama, sehingga dapat tercipta toleransi. “Dari kita memahami dan saling mengerti, itulah yang bisa jadi pondasi untuk toleransi dan menerima perbedaan.” ujar Saniya saat dihubungi VISI. (Ulfa)

Sabtu, 10 Oktober 2020

Kelola Stres dengan Baik, Begini Caranya

Kelola Stres dengan Baik, Begini Caranya

 

Ilustrasi seseorang yang mengalami stres. (Dok.Internet)

Apakah kamu tahu kalau kesehatan mental itu penting bagi tubuh kita? Nah, ternyata kampanye kesadaran kesehatan mental, telah mewarnai jagat dunia maya sejak awal bulan Oktober ini.  Dalam peringatan Hari Kesehatan Mental Dunia yang jatuh pada 10 Oktober 2020, tema besar yang diusung adalah investasi kesehatan mental. Unggahan berupa twibbon dan tagar #MentalHeath, menjadi media dalam menyebar luaskan kampanye ini.

Salah satu gangguan kesehatan mental adalah munculnya stres. Stres adalah reaksi tubuh ketika mengalami gangguan berupa tekanan, ancaman, hingga perubahan kondisi sekitar. Apabila tidak ditangani dengan serius, stres dapat mengakibatkan gangguan fisik penderitanya. Menurut World Health Organization (WHO), setidaknya hampir 1 miliar penduduk dunia memiliki gangguan kesehatan mental. Sebanyak 3 juta orang meninggal setiap tahun akibat penggunaan alkohol dan satu orang meninggal setiap 40 detik karena bunuh diri.

Mengingat pentingnya menjaga kesehatan mental bagi diri sendiri, berikut merupakan beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghindari stres:

1.    Rajin Berolahraga

Pandemi yang mengharuskan seseorang untuk berada di rumah saja, bukan alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Lakukan olahraga sederhana atau olahraga ringan secara rutin di dalam rumah. Berolahraga dapat melepaskan hormone endorfin yang membantu meningkatkan suasana hati. Jika rajin berolahraga maka suasana hati dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari stres.

2.    Mendengarkan Musik

Mendengarkan musik dapat membantu seseorang untuk melepaskan penat dan sebagai teman beristirahat. Pilihlah musik yang sesuai dengan seleramu dan dapat meningkatkan semangat dalam berkegiatan. Dilansir dari Boldsky, ada beberapa efek positif musik pada otak dan tubuh seperti menurunkan tekanan darah dan mengurangi kortisol, yaitu hormon yang terkait dengan stres.

3.    Menjalankan hobi 

Selama pandemi, tidak menutup kemungkinan muncul hobi-hobi baru seperti memasak, berkebun, melukis, menulis dan lain sebagainya. Gunakan waktu untuk mengembangkan hobi tersebut dan cari alternatif agar hobi tersebut dapat tersalurkan. Dengan melakukan kegiatan yang disukai dapat membuat tubuh dan pikiran rileks sehingga terhindar dari stres. 

4.    Berbagi dan Bercerita dengan orang lain

Mengeluarkan keresahan hati atau menceritakan mengenai masalah yang sedang dihadapi dapat membantu mengembalikan perasaan agar lebih baik. Jika saat itu ingin sekali untuk segera mengeluarkan keresahan hati, namun tidak ada orang yang bisa diajak mengobrol, kamu bisa menggantinya dengan menulis buku harian.

Stres memang menjadi salah satu cikal bakal penyakit yang menganggu kesehatan mental dan kesehatan fisik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk belajar mengendalikan stress agar tidak mengganggu mental dan fisik diri kita.

Dilansir dari Katadata, hasil survei menunjukkan bahwa selama pandemi, layanan kesehatan mental terganggu dan terhenti di 93% negara. Sedangkan permintaan layanan kesehatan mental terus meningkat. Di Indonesia. Hal ini berdasarkan laporan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang memberikan layanan swaperiksa masalah psikologis secara daring. Masyarakat dapat mengkases layanan tersebut melalui laman www.pdskji.org.

Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental pun perlu kita perhatikan. Karena kesehatan mental dapat mempengaruhi kesehatan fisik pula. Kelola tubuh dan pikiran dengan bijaksana, serta selalu melakukan kegiatan yang positif agar kesehatan tetap terjaga.  Selamat Hari Kesehatan Mental! (Oentari).

Gabungan Pelajar dan Buruh Solo Serukan Pembatalan Omnibus Law

Gabungan Pelajar dan Buruh Solo Serukan Pembatalan Omnibus Law

Peserta aksi melakukan longmarch di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kartasura menuju Tugu Kartasura (Dok.Gede)



Lpmvisi.com, Sukoharjo – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aksi Soloraya Menggugat, turun ke jalan pada Kamis (08/10/2020). Massa yang terdiri dari gabungan elemen mahasiswa, pelajar, hingga buruh ini, dengan menyerukan mosi tidak percaya dan menuntut pembatalan Omnibus Law. Aksi ini merupakan buntut dari pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang disahkan pada Senin (05/10/2020).

Aksi yang berpusat di bundaran tugu Kartasura ini dihadiri oleh ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Solo Raya seperti Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Batik, Universitas Tunas Pembangunan, dan lainnya. Aksi ini berhasil mengumpulkan ribuan massa sehingga mampu melumpuhkan jalur menuju Yogyakarta, Semarang, maupun arah Surakarta. 

Peserta aksi membawa spanduk berisi protes terhadap pengesahan Omnibus Law (Dok.Gede)

            Deni Agung N. selaku bagian humas dari aksi ini menuturkan, setidaknya terdapat dua tuntutan utama dalam aksi ini. Tuntutan pertama ialah mendesak presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pencabutan UU Omnibus Law. Tuntutan kedua mendesak pemerintah dan aparat untuk menghentikan tindakan represifitas terhadap mahasiswa dan aktivis lainnya. 

“Kami juga tergabung dalam solidaritas untuk kawan kami Faqih yang ditahan di Polresta Surakarta dalam aksi sebelumnya,” ujar Deni saat dihubungi VISI.

Aksi tersebut diawali dengan longmarch yang berakhir di bundaran Tugu Kartasura. Acara kemudian dilanjutkan dengan orasi, pertunjukkan seni, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu perjuangan mahasiswa. 

Aksi sempat memanas ketika ada beberapa peserta aksi ingin menaikkan gambar pada sebuah baliho. Aksi ini kemudian dihalang-halangi oleh aparat kepolisian yang berjaga dan berujung ricuh. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah peserta aksi mengalami luka-luka akibat kericuhan. Deni menyatakan bahwa korban yang mengalami luka tersebut bukanlah luka yang berat. Namun, memang ada beberapa peserta aksi yang sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Deni juga menambahkan bahwa pihaknya terus berusaha menghubungi pihak Polres Sukoharjo apakah ada peserta aksi yang ditangkap oleh aparat keamanan.

“Sampai saat ini kami belum mendapat info mengenai apakah ada mahasiswa ataupun elemen pihak lain yang dibawa oleh aparat kepolisian. Untuk itu kami masih terus menghubungi pihak Polres Sukoharjo,” sambung Deni.

Disinggung mengenai apakah akan ada aksi lanjutan, Deni menyatakan bahwa pihaknya selaku penanggung jawab aksi, belum memikirkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakan evaluasi terhadap aksi hari Kamis kemarin.

“Untuk saat ini kawan-kawan dari beberapa kampus masih fokus untuk mengamankan diri terlebih dahulu. Saat ini kami juga masih mengumpulkan informasi apakah ada kawan yang terluka atau kawan yang dibawa oleh pihak keamanan,” pungkas Deni. (Gede)


Selasa, 06 Oktober 2020

Aliansi Sebelas Maret Menggugat Omnibus Law

Aliansi Sebelas Maret Menggugat Omnibus Law


Peserta aksi berkumpul di boulevard UNS. (Dok. Ulfa)

Menindaklanjuti penetapan regulasi RUU Cipta Kerja yang merugikan kalangan buruh, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.

            Lpmvisi.com, Solo - Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) dari berbagai elemen turun ke jalan pada Selasa (06/10/2020). Aksi demonstrasi dilakukan di Boulevard UNS pada pukul 16.15 WIB. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Secara implementasi dan teks, regulasi tersebut merugikan aspek buruh, lingkungan dan ruang-ruang demokrasi. Tuntutan yang diserukan dalam Aksi Sebelas Maret Menggugat ialah “Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia.”


      Penolakan terhadap Omnibus Law disuarakan melalui pernyataan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS, orasi, pembacaan puisi, gerakan teatrikal dan aksi gimmick untuk menunjukkan bentuknya DPR saat ini. Aksi berlangsung dengan tertib meskipun peserta berulang kali diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan lantaran kurang menjaga jarak. Tidak terjadi kericuhan, sebab aparatur keamanan dan polisi telah berjaga di lokasi demonstrasi. Selain itu, pihak kampus juga menunjukkan dukungan terhadap aksi ini.

Spanduk mosi tidak percaya yang dibawa oleh peserta aksi. (Dok. Ulfa)


        Muhammad Alif Alauddin selaku Menteri Analisis Strategi BEM UNS mengatakan, aksi yang awalnya diikuti oleh mahasiswa UNS ini ternyata juga dihadiri oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan mahasiswa se-Solo Raya. Alif juga menjelaskan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dan solidaritas kepada kaum buruh akibat disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. 


        Alif menuturkan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membatalkan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan secara formil. “Pertama, meramaikan media sosial sehingga pemerintah terdesak dan akhirnya mereka diturunkan. Kedua, menguji langsung ke Makamah Konstitusi, namanya judicial review.” ujar Alif saat ditemui VISI.


        Aksi diakhiri dengan teatrikal yang mengilustrasikan matinya lembaga DPR dan orasi dari BEM UNS. Dalam orasi tersebut BEM UNS menyatakan gerakan demonstrasi serupa akan berlanjut esok lusa. (Ulfa)


Melalui Webinar, BEM FISIP UNS Ajak Mahasiswa Untuk Menulis di Media Massa

Melalui Webinar, BEM FISIP UNS Ajak Mahasiswa Untuk Menulis di Media Massa

Ilustrasi kepenulisan (Dok. CNN)

            Lpmvisi.com, Solo – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebalas Maret (UNS) mengadakan webinar Kelas Kepenulisan x Berisik Batch 2, Senin, (05/10/2020). Webinar ini mengundang Ginanjar Dwi Cahyanto, mahasiwa Fakultas Pertanian UNS, sebagai pembicara.

Tema yang diangkat dalam webinar kali ini adalah “Kepenulisan Media Massa Sebagai Wujud Kreativitas Serta Pemikiran Kritis Mahasiswa dalam Mimbar Bebas Akademik”. Tema ini dipilih berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh panitia. Hasil survei menunjukkan bahwa ternyata, banyak mahasiswa yag tertarik dengan tema tersebut. Tema tersebut juga dipilih karena mahasiswa memiliki banyak ide atau gagasan yang ingin disampaikan, salah satunya melalui wadah media massa.

Materi webinar kepenulisan BEM FISIP UNS. (Dok. Nova)

Ajeng selaku ketua pelaksana webinar menuturkan, menulis merupakan wujud kebebasan mahasiswa khususnya dalam beropini. Maka, diperlukan kemampuan khusus agar pesan dalam opini tersebut dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. “Pastinya kita butuh skill dasar menulis yang baik terlebih dahulu agar apa yang kita sampaikan bisa tepat sasaran,” tutur Ajeng saat dihubungi VISI.

Suasana acara webinar kepenulisan BEM FISIP UNS (Dok. Nova)

        Acara webinar ini diselenggarakan melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan secara live stream melalui kanal Youtube BEM FISIP UNS. Meskipun digelar secara daring, sebanyak 182 peserta webinar tetap antusias mengikuti webinar. Peserta webinar berasal dari berbagai instansi dan daerah baik di lingkup UNS maupun luar UNS.

“Webinar ini temanya relate sama program studi aku ilmu komunikasi, jadi butuh banget tau gimana menulis atau beropini di media massa,” ujar Acchedya, mahasiswa UNS, saat dihubungi VISI.

Ramai Penolakan, DPR Tetap Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Ramai Penolakan, DPR Tetap Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Pelaksanaan sidang paripurna DPR RI (dok.Internet)

Lpmvisi.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang mengundang polemik dan kontroversi telah disahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR-RI, Senin, (05/10/2020). Pengesahan ini sontak menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat. Sebelum diresmikan melalui rapat paripurna hari Senin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melaksanakan rapat pembahasan RUU Omnibus Law pada Sabtu, (03/10/2020).

Dalam laporan Kompas, RUU ini memuat 15 bab dan 174 pasal. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, menyatakan bahwa rapat pembahasan RUU Omnibus Law telah dilaksanakan sebanyak 64 kali, terhitung sejak 20 April 2020 hingga 3 Oktober 2020. Dalam rapat hari Senin, (05/10/2020), sebanyak Sembilan fraksi DPR menyetujui pengesahan RUU Omnibus Law, sedangkan fraksi PKS dan Demokrat menolak pengesahan ini. Hasilnya, RUU Omnibus Law tetap disahkan karena mayoritas suara di DPR setuju.

Pengesahan RUU ini mendapat pertentangan dan penolakan dari berbagai elemen mahasiswa hingga buruh. Iklil Mara Abidyoga, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret, Surakarta, menyayangkan pengesahan RUU ini menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini dikarenakan pembahasan tingkat I yang dilaksanakan Sabtu, (03/10/2020), dilakukan secara mendadak tanpa ada penyampaian informasi terlebih dahulu kepada publik. Iklil menambahkan bahwa RUU ini sedianya akan disahkan dalam rapat tingkat II yang akan dilaksanakan pada tanggal (08/10/2020). Akan tetapi, secara sepihak, DPR mempercepat pelaksanaan rapat paripurna pengesahan Omnibus Law.

“Menurut saya pengesahan RUU ini tidak etis apabila dilihat dari proses pelaksanaan rapat kemarin Sabtu dan hari ini,” ujar Iklil saat dihubungi VISI.

Iklil juga menilai bahwa Pemerintah telah mengkhianati rakyat. Hal ini dikarenakan suara penolakan terhadap Omnibus Law sudah sangat banyak, tetapi pemerintah tetap memaksakan diri untuk mengesahkan RUU ini. Ia menilai bahwa tidak adanya transparansi agenda sehingga tidak diketahui oleh publik, juga merupakan bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap rakyat. “Aku berharap rakyat lebih mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi setelah disahkannya RUU Ciptaker ini. Mungkin sesama masyarakat terdampak bisa saling support,” pungkas Iklil.

Sebelumnya, RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja (ciptaker), telah megundang kontroversi karena beberapa pasal dinilai tidak berpihak kepada pekerja, melainkan kepada pengusaha. Beberapa poin tersebut adalah, upah yang didasarkan pada waktu kerja sehingga menghapus upah minimum, penghapusan sanksi bagi pengusaha yang memberi gaji dibawah upah minimum, tidak ada sanksi bagi pengusaha yang terlambat membayar upah, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapat apa-apa, hingga pekerja yang terkena PHK tidak mendapat pesangon. (Gede)