Minggu, 03 Oktober 2021

BEM FISIP UNS Ajak Mahasiswa Wujudkan Demokrasi di Era Digital

BEM FISIP UNS Ajak Mahasiswa Wujudkan Demokrasi di Era Digital

 

Materi yang disampaikan oleh Gloria Fransisca dalam diskusi yang diselenggarakan oleh BEM FISIP UNS (Dok.Disti)

Lpmvisi.com, Solo - Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret (BEM FISIP UNS) mengajak mahasiswa untuk mewujudkan demokrasi di era digital. Ajakan tersebut disampaikan melalui diskusi isu strategis dengan tema Kontroversi Kebebasan Berekspresi : Pembatasan Aktivisme Konvensional Hingga di Ruang Digital pada Rabu (29/09/2021).

Diskusi kali ini menghadirkan Dosen FISIP UNS, Rezza Dian Akbar dan Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen, Gloria Fransisca sebagai pembicara.

Dalam pemaparannya, Rezza, menjelaskan bagaimana demokrasi seharusnya berjalan dan merefleksikan pada keadaan Indonesia saat ini. 

“Demokrasi itu kedaulatan yang eksis atau dipegang oleh rakyat. By people,” ujar Rezza.

Rezza menegaskan esensi demokrasi adalah ketika rakyat diberi kebebasan berpendapat atau berekspresi dalam bentuk apapun. Menurutnya, kritik merupakan control mechanism dan dijamin oleh undang-undang.  Karena itu, negara tidak boleh menindak siapapun hanya karena itu dianggap mengganggu.

“Kritik itu bentuk control mechanism, dijamin undang-undang. Rakyat bebas berpendapat atau berekspresi dan negara tidak bisa menindak hanya karena dia nggak comfortable,” sambung Rezza.

Menyoal sikap negara yang represif, Rezza mengatakan sikap tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan membuat rakyat takut untuk bersuara dan merasa terancam. Rezza menganggap reaksi pemerintah belakangan ini tidak demokratis dan mengancam demokrasi di Indonesia. 

Selain dari sudut pandang akademisi, diskusi kali ini juga membahas demokrasi dari sudut pandang jurnalisme. Gloria Fransisca dari Aliansi Jurnalis Independen mengatakan kekerasan terhadap wartawan pada tahun 2020 naik dan menjadi yang tertinggi. 

Tak hanya kekerasan terhadap wartawan, di era digital saat ini media dihadapkan pada media lain yang menyajikan informasi yang tidak kredibel. Masyarakat yang hanya bermodal “click and share” tanpa membaca keseluruhan isi berita, dan perlombaan kuantitas berita, bukan pada kualitas. Gloria menambahkan, perubahan model bisnis media juga menjadi tantangan tersendiri pada era digital.

“Media saat ini mengejar kuantitas, bukan kualitas. Siapa yang paling cepat dan banyak memproduksi berita. Karena hal tersebut, media memberitakan hal-hal yang sama sekali tidak penting dan tidak memiliki nilai berita,” beber Gloria.

Gloria menginginkan masyarakat untuk memiliki sikap skeptis dan menjadi konsumen cerdas agar demokrasi yang bergizi bisa terwujud.

“Kita harus skeptis dan jadi konsumen cerdas. Ini penting karena dengan skeptis, kita tidak akan buru-buru menyebarkan berita. Dan juga, kami mengharapkan kritik dari masyarakat terhadap berita, bukan jurnalis sebagai individu,” pungkas Gloria. (Disti)
Sosial Ngobral Ajak Mahasiswa Peduli Kekerasan Seksual di Kampus

Sosial Ngobral Ajak Mahasiswa Peduli Kekerasan Seksual di Kampus

 

Angka statistik menunjukkan jumlah kasus kekerasan yang diterima Komnas Perempuan dalam kurun waktu 2017-2020 (Dok.Hida)

Lpmvisi.com, Solo – Kementerian Sosial Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS) mengajak mahasiswa UNS untuk peduli terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini disampaikan saat menggelar Webinar Sosial Ngobral #2 pada Minggu, (26/03/2021).

Webinar yang mengusung tema “Urgensi RUU PKS Terkait Kekerasan Seksual di Kampus” ini menghadirkan Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, S.E., S.H, dan Konselor Psikologi Rifka Annisa WCC, Amalia Rizkyarini, S.Psi.

Dalam webinar kali ini, Tiasri memaparkan latar belakang pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM, khususnya hak asasi perempuan di Indonesia.

Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2019. Angka tersebut merupakan fenomena gunung es.

Tiasri menjelaskan kasus kekerasan terhadap perempuan juga seringkali terjadi di dunia maya atau dikenal dengan sebutan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis siber. Kasus ini seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi dengan cara menyebarkan foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 281 kasus di 2019 dan 942 kasus di 2020.

Trias menambahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni mencegah segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban, serta menindak pelaku, dan mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

“Tujuan dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi payung hukum yang lebih komprehensif karena tidak hanya berbicara mengenai pemidanaan, tetapi juga memuat subtansi pencegahan, penanganan, pemulihan. Hal ini karena dalam KUHP belum ada satu pasalpun yang memberikan akses hak bagi korban. Padahal pemberian akses hak bagi korban merupakan sesuatu yang substansif dan mendesak,jelas Tiasri.

Hal senada turut diungkapkan oleh pembicara kedua, Amalia yang memaparkan Urgensi RUU PKS terkait kekerasan seksual di kampus. Menruutnya, angka kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es. Hal ini diketahui dari survei terhadap mahasiswa beberapa universitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari 324 responden dalam survei tersebut, hanya ditemukan 163 kasus mahasiswa yang mengalami, mendengar, dan melihat kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sedangkan 161 responden, tidak mengetahui ada atau tidaknya kekerasan seksual di kampus mereka.


Amalia menjelaskan terdapat beberapa hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menurutnya, hambatan tersebut disebabkan tingginya angka kasus kekerasan seksual tidak dibarengi dengan data yang terlihat, tidak adanya peraturan yang jelas, partisipasi mahasiswa yang minim, serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang peduli terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Amalia turut menyarankan kepada mahasiswa mengenai sikap dan peran yang diperlukan ketika menghadapi korban kasus kekerasan seksual. Ia mengatakan, sikap yang dapat diambil adalah mendengarkan cerita korban, memberikan rasa aman, dan membantu korban mengakses bantuan. Hal tersebut dilakukan dengan merujuk ke lembaga layanan yang terdekat. Selanjutnya jika memungkinkan, ia menyarankan untuk lakukan advokasi di level universitas.

“Advokasi di level universitas dapat dilakukan oleh BEM ataupun DEMA. Hal pertama yang diperlukan ketika melakukan advokasi adalah data, mengenai jumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selanjutnya melihat pada peraturan yang terdapat di kampus, berkolaborasi dengan teman-teman, mendekati tokoh-tokoh penting, dan yang terakhir rencana aksi itu penting banget,pungkas Amalia. (Hida)

Senin, 13 September 2021

Sejumlah Mahasiswa UNS Ditangkap Aparat Saat Kunjungan Kerja Jokowi

Sejumlah Mahasiswa UNS Ditangkap Aparat Saat Kunjungan Kerja Jokowi

 

Salah seorang peserta aksi membawa poster berisikan aspirasi untuk presiden Jokowi (Dok.Pribadi)


    Lpmvisi.com, Solo – Sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi di depan Kampus UNS ditangkap aparat pada Senin (13/09/2021). Penangkapan tersebut bertepatan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu dengan Majelis Rektor Peguruan Tinggi Negeri Indonesia (MPTNI) di Auditorium Fakultas Kedokteran, UNS.

    Dalam rilis resminya, Presiden dan Wakil Presiden BEM se-UNS menyuarakan aspirasi melalui pembentangan poster. Aksi tersebut ditujukan untuk menyampaikan aspirasi kepada Jokowi.

    Setidaknya tujuh mahasiswa ditangkap oleh aparat, sedangkan tiga lainnya belum ada informasi.

    Menurut rilis tersebut, kejadian ini berawal saat D membentangkan poster di Halte UNS pukul 10.59 WIB. Lalu pada pukul 11.13 WIB, D dibawa aparat menggunakan mobil berwarna hitam. Dua mahasiswa lain berinisial K dan T yang menghampiri D turut ditangkap oleh aparat tersebut.

    Selain itu aparat juga menggeledah tas milik empat orang mahasiswa lainnya yang turut berpartisipasi dalam aksi tersebut.  

    Presiden BEM UNS, Zakky mengatakan pihaknya saat ini telah meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya Justice.

    “Kami sudah meminta bantuan lembaga bantuan hukum Solo Raya Justice dan sudah dapat pendampingan hukum. Kami juga berkomunikasi dengan aparat dan katanya akan dibebaskan begitu,” ujar Zakky.

    Disinggung mengenai isi poster yang dibawa oleh mahasiswa, Zakky mengatakan poster tersebut adalah aspirasi yang ingin disampaikan kepada Jokowi. Menurutnya, isi poster tersebut masih terbilang sopan.

    “Yang disayangkan adalah poster-poster kami dirampas padahal isinya ya nggak begitu sarkas. Isinya itu ‘Pak tolong benahi KPK’, ‘Pak tolong tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu’. Ini menunjukkan ruang aspirasi begitu sulit,” pungkas Zakky. (Gede)


Rabu, 08 September 2021

17 Tahun Kematian Munir, Mahasiswa Gelar Aksi Nyalakan Lilin

17 Tahun Kematian Munir, Mahasiswa Gelar Aksi Nyalakan Lilin

 

 Aksi menyalakan lilin di Boulevard UNS peringati 17 tahun kematian Munir (Dok.Falah)


    Lpmvisi.com, Solo - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang berada di Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar Aksi Menyalakan 100 lilin di Boulevard UNS pada Selasa (07/09/2021). Aksi ini digelar untuk menengenang salah satu aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib, yang meninggal 17 tahun silam.

    Juru Bicara Aksi, Luthfi Naufal mengatakan aksi ini untuk mengenang Munir sekaligus wujud keprihatinan mahasiswa atas kondisi penanganan HAM di Indonesia saat ini.       

    “Acara malam ini merupakan inisasi dari BEM untuk mengenang kematian Munir 17 tahun lalu. Aksi ini juga merupakan salah satu bentuk keprihatinan mahasiswa karena banyak terjadi tragedi yang menyangkut aktivis HAM, salah satunya Munir yang perjuangannya dihentikan,” ujar Luthfi saat ditemui VISI.

    Luthfi menegaskan acara tersebut murni untuk mengenang Munir. Ia mengungkapkan tidak ada pesan terselubung dalam acara tesebut.

    “Gak ada. Acara ini murni untuk menenang Munir. Biar remaja juga tahu bagaimana perjuangan beliau dulu dan bisa diteruskan sampai akhir,” sambung Luthfi.

    Acara ini tak hanya dihadiri oleh aliansi BEM, namun juga dihadiri Mahasiswa UNS di luar aliansi BEM. Acara ini dilakukan dengan menyalakan 100 buah lilin yang membentuk angka satu dan tujuh.

    “Simbolisasi menggunakan lilin dan formasi mahasiswa membentuk angka satu dan tujuh ini sebagai peringatan 17 tahun kematian Munir,tutur Luthfi.

    Said Thalib adalah aktivis HAM kelahiran Malang, 8 Desember 1965. Ia pernah menangani kasus seperti kasus Marsinah dan kasus warga Nipah di Madura. Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam perjalanan ke Amsterdam. Dari temuan tim investigasi, terdapat kadar arsenik yang sangat tinggi dalam tubuh Munir. (Falah).


UNS Gelar PTM Perdana, Rektor: Secara Bertahap Akan Ditingkatkan

UNS Gelar PTM Perdana, Rektor: Secara Bertahap Akan Ditingkatkan

 

Rektor UNS mengajar dalam sesi kuliah PTM perdana di Fakultas Hukum UNS (Dok.Internet)

 

    Lpmvisi.com, Solo - Menindaklanjuti izin yang diberikan oleh Walikota Surakarta, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar perkuliahan tatap muka (PTM) pada Senin (06/09/2021). Setidaknya terdapat empat fakultas yang memulai PTM yakni Fakultas Hukum (FH), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Keolahragaan (FKOR), dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Dalam rilis resminya, PTM yang digelar di FH UNS dihadiri oleh 12 mahasiswa semester pertama. Sedangkan mahasiswa lainnya mengikuti kuliah secara daring. Pada PTM hari pertama di FH UNS, Rektor UNS, Jamal Wiwoho langsung mengajar materi hukum dagang.

Menurut rencana, perkuliahan tatap muka di UNS akan dilakukan bersyarat dan bertahap sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 87/UN27/PK.01.03/2021 tentang Perkuliahan Tatap Muka Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Sebelas Maret yang diterbitkan pada Kamis (02/09/2021). Meskipun begitu, saat ini UNS masih membatasi kapasitas setiap ruang kuliah maksimal 30 persen dari kapasitas normal.

“Kita mulai karena semester satu baru masuk. Nanti bertahap lagi ke semester lima dan tujuh. UNS sudah bisa kita mulai termasuk ujian skripsi, disertasi, tesis, dan sebagainya yang berikutnya kalau sudah memungkinkan 30 persen bisa naik ke 40 persen dan 50 persen. Semua sudah harus menerapkan tata cara disiplin prokes,” ungkap Jamal.

Rektor UNS mengajar dalam sesi kuliah PTM perdana di Fakultas Hukum UNS (Dok.Internet)



Syarat mahasiswa yang dapat mengikuti kuliah tatap muka yaitu sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 minimal satu dosis, berasal dari wilayah Solo raya, mendapat izin dari orang tua, dan tidak memiliki penyakit komorbid. Bagi mahasiswa yang belum mendapat vaksinasi, UNS akan bekerja sama dengan Pemkot Surakarta terkait pendataan serta menyediakan vaksin Covid-19 untuk mereka.

“Kalau yang belum divaksin harus vaksin dulu. Bisa dari UNS, bisa dari Pemkot Surakarta. Mas Gibran kemarin sudah tanya namun kami belum hitung karena yang mahasiswa semester satu kemarin waktu kita vaksinasi massal kan belum berstatus sebagai mahasiswa,” pungkas Jamal. (Bagas)

 

Kamis, 26 Agustus 2021

Apresiasi Kebudayaan Tutup Rangkaian PKKMB UNS 2021

Apresiasi Kebudayaan Tutup Rangkaian PKKMB UNS 2021

 

Penutupan PKKMB diselenggarakan secara dari melalui kanal youtube Generasi UNS (Dok.Muthia)



    Lpmvisi.com, Solo – Rangkaian parade kebudayaan yang disuguhkan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), resmi menutup Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) UNS 2021, Sabtu (21/08/2021).

    Dengan mengusung tema “Apresiasi dan Paguyuban Kebudayaan”, parade kebudayaan tersebut menampilkan ragam kebudayaan dari seluruh Nusantara. Acara ini turut dimeriahkan oleh persembahan Sendatari Lakon Gathotkaca Jadi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Koordinasi Kesenian Tradisional (UKM BKKT UNS)

    Ketua PKKMB UNS 2021, M. Khairil Ibadu Rahman,  meyakini mahasiswa baru akan memberikan kontribusi bagi UNS dan Indonesia. Ia menceritakan beberapa kisah mengenai pemuda-pemuda masa lampau yang berhasil meraih kesuksesan di masa mudanya.

    Selain penampilan bertema kebudayaan, acara penutupan PKKMB 2021 kali ini juga diisi dengan pemberian penghargaan untuk mengapresiasi mahasiswa baru yang telah menyelesaikan penugasan dengan baik.

    “Saya mengucapkan terima kasih banyak karena saya telah terpilih untuk menjadi pemenang lomba cover jingle PKKMB UNS tahun 2021” ujar Nabila (18), salah satu mahasiswa baru penerima penghargaan saat dihubungi VISI.


Parade busana Nusantara meriahkan acara penutupan PKKMB UNS 2021
(Dok.Muhia)

    Acara turut dimeriahkan dengan peragaan Busana Nusantara yang menampilkan lima pakaian adat mewakili pulau-pulau besar di Indonesia. Peragaan busana dibawakan oleh Duta Kampus UNS 2019-2021. Acara ditutup dengan menampilkan video formasi papermob mahasiswa baru yang berhasil meraih rekor muri.

    “Tadi acaranya menurutku seru banget, aku nonton dari awal sampai akhir. Banyak hiburannya. MC (Master of ceremony/pembawa acara) juga gak ngebosenin, Paling terkesan pas fashion show pakaian adat dari lima pulau besar itu. Dari awal pembukaan ‘kan pakai gamelan, aku seneng banget sama suara gamelan. Seru pol!” ungkap Natalia, salah satu mahasiswi baru saat ditemui VISI. (Muthia)


Pecahkan Rekor MURI, Inilah Formasi Papermob Mahasiwa Baru UNS 2021

Pecahkan Rekor MURI, Inilah Formasi Papermob Mahasiwa Baru UNS 2021

 

Penyerahan Rekor Muri kepada UNS 

(Dok. Muthia)


    Lpmvisi.com, Solo – Universitas Sebelas Maret (UNS) kembali mencatatkan rekor dalam Museum Rekor Indonesia (MURI), Sabtu (21/08/2021). Formasi yang diberi nama “Formasi Gelora Satria Sebelas Maret Pameran Budaya Virtual dengan Peserta Terbanyak 5200 Mahasiswa” ini telah menggeser rekor tahun sebelumnya, yakni pembuatan formasi melibatkan sekitar 4000 mahasiswa baru.

    Pembuatan formasi dilakukan dengan menggunakan media virtual background melalui aplikasi Zoom Meeting. Virtual background warna merah, biru, dan putih mengambil peran penting dalam pembuatan formasi kali ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya memakai warna hitam dan putih.

    Setiap peserta berperan dalam membentuk formasi sesuai instruksi panitia. Peserta memasuki Zoom Meeting dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Kemudian peserta hanya perlu mengganti virtual background sesuai ketentuan dan instruksi.

    Persiapan pembuatan formasi papermob ini memakan waktu kurang lebih satu minggu. Sementara itu, perekaman formasi berlangsung selama dua hari, mulai 7 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2021. 



 


 

    Beberapa bentuk formasi yang ditampilkan antara lain adalah logo UNS, logo Candradimuka PKKMB UNS 2021, Peta Indonesia, dan 6 rumah adat perwakilan dari pulau besar di Indonesia. (Muthia)

 


Minggu, 22 Agustus 2021

Presiden BEM FKIP Meminta Maaf Atas Orasi Masalah Kampus

Presiden BEM FKIP Meminta Maaf Atas Orasi Masalah Kampus

 

 Presiden BEM FKIP resmi meminta maaf atas orasinya pada saat PKKMB FKIP 2021. (Dok.Bagas)


    Lpmvisi.com, Solo – Pasca orasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam acara Program Pengenalan Kehidupan Kampus (PKKMB) 2021, Presiden BEM FKIP, Alqis Bahnan menyampaikan permohonan maafnya dalam konferensi pers pada Kamis (19/08/2021).

    Permohonan maaf tersebut Ia sampaikan atas orasi problematika di dalam Kampus UNS yang dilakukan saat PKKMB FKIP UNS. Alqis membenarkan pemanggilan dirinya oleh dekanat FKIP UNS untuk memberikan penjelasan mengenai orasi tersebut. Alqis menganggap orasi tersebut harus disampaikan kepada mahasiswa baru.

  “Saya menyesal telah menganggu acara tersebut, namun apa yang kami sampaikan merupakan sebuah kewajiban kami sebagai pelayan mahasiswa” ungkap Alqis dalam konferensi pers.

    Orasi Alqis tersebut memuat beberapa hal seperti pemisahan biaya uang kuliah tunggal (UKT) dengan biaya jaket almamater, penghapusan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) nol Rupiah, pembangunan UNS Tower disaat fasilitas lain belum optimal, pengadaan SPBU di dalam kampus yang berlawanan dengan Green Campus, dan kurangnya pemerataan sarana dan prasarana di kampus wilayah.



    Menurut Alqis, tujuan orasi tersebut untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa baru mengenai kondisi kampus mereka saat ini. Ia tidak membantah adanya pro dan kontra dari berbagai pihak mengenai orasinya.

    Disinggung mengenai rencana ke depan, Alqis mengatakan BEM FKIP UNS akan terus mengadvokasi berbagai permasalahan yang ada di Kampus UNS serta terus melakukan evaluasi agar aspirasi yang disampaikan dapat tepat sasaran dengan menggunakan cara-cara yang lebih baik.

    Di akhir konferensi pers, Alqis berharap agar mahasiswa selalu peka terhadap isu seputar Kampus UNS. Ia menegaskan tidak perlu takut untuk menyampaikan keresahan mengenai kampus.

    “Ini bukan hanya kewajiban dan tanggung jawab dari BEM saja. Perlu adanya sinergi dari BEM dan seluruh mahasiswa UNS untuk terus mengawasi dan mengawal problematika kampus,” pungkas Alqis. (Bagas)