Monday, May 16, 2016

Bernostalgia ke Era 90-an Melalui Film

Dok. Pribadi/Aziz
lpmvisi.com,Solo - Kembali bernostalgia ke film era tahun 90’an menjadi tema yang diangkat dalam Pesta Film Solo (PFS) #6 yang diselenggarakan oleh Kine Klub Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS). Acara yang berlangsung di Teater Tertutup Taman Budaya Jawa Tengah ini berlangsung mulai tanggal 13-15 Mei 2016. Nabella, selaku media relations acara, saat ditemui oleh reporterVISI Jumat (13/5), mengatakan bahwa asal muasal penentuan Postalgia sebagai tema PFS#6 ini berawal dari ramainya perbincangan di media sosial tentang film-film era tahun 90’an yang seru dan menarik.

Film-film yang ditampilkan dalam PFS#6 merupakan gambaran perjalanan perfilman Indonesia sejak awal 90-an hingga 2000. Selain itu ada juga pemutaran film dari Film’e Wong Solo, film komunitas, dan film utama. Terdapat sekitar 20 film komunitas yang akan ditayangkan dalam PFS#6 kali ini. Film-film tersebut merupakan hasil kurasi dari tiga kurator berlatar belakang sebagai sineas film, yakni BW Purba Negara, Steve Pillar, dan Tunggul Banjaransari.

Tak hanya menonton film semata, PFS#6 yang menargetkan jumlah pengunjung sekitar 250-300 pengunjung per harinya ini pun diisi pula dengan diskusi film bersama film maker dan pembicara ahli. Diantaranya Garin Nugroho, JB Kristanto, Adrian Jonathan, dan Pong Harjatmo. Ditambah juga dengan penampilan Stand Up Comedy Solo, Brian Barcelona.

Di hari pertama PFS#6 pengunjung yang datang cukup lumayan ramai. Mereka berasal dari perwakilan komunitas film se-Indonesia, mahasiswa, serta masyarakat sekitar Solo. Dila (21) salah satu pengunjung acara tersebut mengaku senang ada acara seperti ini karena jarang ada pemutaran film sebesar ini di Solo. Disinggung mengenai alasannya mengunjungi PFS#6 ini, Dila menambahkan, “Ingin melihat film-film dari komunitas lain, karena film komunitas itu punya tonggak yang kuat untuk perfilman Indonesia berikutnya," ujarnya.

Industri perfilman kini mulai diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah, tak terkecuali Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah (Perda). Hal ini pun menjadi angin segar bagi sineas perfilman dan para praktisi film untuk dapat membentuk ruang komunikasi dengan pemerintah. (Eko)

SHARE THIS

0 comments: